Horizon Id — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menilai peristiwa tersebut tidak sekadar tindak kriminal biasa, melainkan mengarah pada dugaan operasi terstruktur yang berpotensi mengganggu sistem demokrasi.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut rangkaian temuan dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun investigator independen, menunjukkan indikasi adanya pola yang sistematis.
“Dari rangkaian cerita dan temuan investigator, baik dari Polri maupun pihak lain, kesimpulannya ini memang mengarah pada operasi intelijen,” ujarnya.
Mahfud juga menyoroti belum terungkapnya aktor intelektual di balik kasus tersebut, meski proses penanganan telah berjalan selama beberapa pekan. Menurutnya, kondisi ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum sekaligus kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia pun mendorong pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna memastikan pengungkapan kasus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Selain itu, Mahfud menyinggung persoalan struktural dalam sistem hukum, termasuk belum direvisinya Undang-Undang Peradilan Militer yang dinilai menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap oknum militer di ranah sipil.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah awal Polri yang dinilai cepat dalam mengidentifikasi pelaku lapangan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengungkapan kasus secara utuh sangat bergantung pada independensi proses hukum.
“Secara teknis reserse, Polri sangat mampu. Tantangannya ada pada potensi intervensi yang bisa menghambat proses,” tegasnya.
Pernyataan Mahfud tersebut menambah perhatian publik terhadap penanganan kasus Andrie Yunus, yang hingga kini masih terus didalami oleh aparat penegak hukum.
