Jakarta – Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu distribusi minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dapat memengaruhi ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi, khususnya LPG yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih sangat tinggi.
“Konsumsi LPG dalam negeri per tahun adalah 9 juta metrik ton, sementara produksi domestik baru 1,8 juta metrik ton. Artinya ada 7,2 juta metrik ton yang harus kita impor setiap tahun dari dua wilayah utama,” ujar Komaidi.
Data menunjukkan sekitar 52 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, sementara 48 persen lainnya dipasok dari kawasan Timur Tengah. Dengan kedua wilayah tersebut kini berada dalam situasi konflik regional, stabilitas rantai pasok energi global dinilai berisiko terganggu.
Komaidi menilai potensi gangguan terhadap LPG dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan BBM karena langsung berkaitan dengan kebutuhan dapur masyarakat. Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi risiko gangguan distribusi.
“Crude dari Timur Tengah sebagian kita alihkan ke Amerika supaya ada kepastian ketersediaan,” kata Bahlil.
Ia juga menyebut cadangan energi nasional saat ini berada di atas standar minimum 21 hari dengan kapasitas maksimal sekitar 25 hingga 26 hari. Pemerintah, lanjutnya, berencana membangun fasilitas penyimpanan tambahan yang mampu menampung cadangan energi hingga tiga bulan guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia saat ini berada di kisaran US$78 hingga US$80 per barel, lebih tinggi dari asumsi dalam APBN yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
“Kalau harga yang disubsidi, mau naik berapa pun tetap sama sebelum ada perubahan dari pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Ekonom Celios Nailul Huda menilai kondisi geopolitik ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Ia menilai ketergantungan terhadap energi fosil perlu secara bertahap dikurangi.
“Ketergantungan pada energi fosil sudah saatnya dikurangi. Pengembangan kendaraan listrik dan pembangkit berbasis energi bersih harus dipercepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia berpotensi memperluas ketidakstabilan geopolitik yang pada akhirnya dapat memberi tekanan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
