Horizon Id — Pernyataan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, kembali memicu perhatian publik setelah menyinggung isu sensitif terkait relasi antara kritik sipil dan institusi negara. Hal ini muncul dalam konteks kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang hingga kini masih menjadi sorotan.
Dalam pernyataannya, Fernando menekankan pentingnya pengusutan kasus secara transparan dan tanpa intervensi. Ia juga menyoroti adanya kecurigaan di tengah publik bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis dapat berkaitan dengan kritik terhadap supremasi sipil yang sebelumnya disuarakan.
Lebih jauh, Fernando menyampaikan kritik keras terhadap sikap anti kritik yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ia menilai, institusi yang dibiayai oleh anggaran negara seharusnya terbuka terhadap evaluasi publik. Pernyataan yang paling disorot adalah sindirannya bahwa pihak yang tidak siap dikritik “lebih baik menjadi organisasi masyarakat”.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa seluruh pernyataan tersebut merupakan pandangan individu dan belum tentu merepresentasikan kondisi faktual secara menyeluruh. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi yang mengaitkan secara langsung motif penyerangan dengan kritik terhadap institusi tertentu.
Secara analitis, munculnya narasi seperti ini menunjukkan adanya ketegangan klasik dalam demokrasi, yakni antara kebutuhan menjaga kewibawaan institusi dan tuntutan keterbukaan terhadap kritik publik. Dalam banyak kasus, ruang kritik sering kali menjadi indikator sehat atau tidaknya sistem demokrasi.
Di sisi lain, penggunaan diksi keras dalam ruang publik juga berpotensi memperkeruh situasi, terutama jika tidak diiringi dengan bukti yang kuat. Narasi yang berkembang dapat dengan cepat membentuk persepsi, bahkan sebelum proses hukum berjalan tuntas.
Konteks ini menjadi semakin penting mengingat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sangat bergantung pada transparansi dan konsistensi. Harapan agar kasus ini diusut secara menyeluruh juga disampaikan dengan harapan menjaga legitimasi institusi di mata masyarakat.
Fernando juga mendorong agar kepemimpinan nasional, termasuk Prabowo Subianto, dapat menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Seruan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga bagi institusi negara.
Pada akhirnya, perdebatan ini tidak hanya soal satu kasus, tetapi menyangkut bagaimana relasi antara negara dan masyarakat sipil dibangun. Kritik yang tajam dapat menjadi alat kontrol, namun tanpa kehati-hatian, ia juga berpotensi menjadi sumber polarisasi baru.
