JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), akhirnya buka suara terkait tuduhan miring yang menyebut dirinya sebagai penyokong dana (bohir) dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dengan nada bicara tegas, tokoh senior asal Makassar ini membantah keras tudingan pemberian dana sebesar Rp5 miliar kepada Rismon Sianipar dan justru mengingatkan publik tentang peran besarnya dalam mengantarkan Jokowi ke panggung kepemimpinan nasional.
Bantahan Tegas dan Bukti Komunikasi
Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK menyatakan kekesalannya atas tuduhan yang ia nilai sebagai upaya pengalihan isu. Ia menegaskan tidak pernah memberikan dana sepeser pun, bahkan tidak mengenal sosok Rismon Sianipar yang melontarkan tuduhan tersebut.
“Dituduhlah saya kasih Rp5 miliar, mana saya kasih Rp5 miliar? Ketemu saja tidak pernah, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya (Rismon), tidak saya balas. Saya ingin berada di posisi netral,” tegas JK sembari menunjukkan bukti komunikasi yang selama ini ia abaikan.
“Dia Tidak Jadi Gubernur Kalau Bukan Saya”
Menanggapi serangan para buzzer, JK memberikan jawaban menohok dengan mengungkit sejarah Pilkada DKI Jakarta. JK menceritakan bahwa dirinyalah yang menyodorkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju di Jakarta.
Bahkan, JK mengungkapkan bahwa Megawati bersedia mencalonkan Jokowi sebagai presiden pada 2014 hanya jika didampingi oleh dirinya sebagai Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan Megawati menilai Jokowi saat itu belum memiliki pengalaman yang cukup di level nasional.
“Ibu Mega bilang, ‘Pak JK dampingi, bimbinglah dia’. Saya sebenarnya mau pulang kampung ke Makassar waktu itu, tapi Ibu Mega tidak mau teken kalau bukan saya wakilnya. Jadi jangan coba-coba (memutar balik fakta). Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, mengerti?” imbuh JK.
Dugaan Politisasi Ceramah ‘Mati Syahid’
Klarifikasi ini muncul di tengah adanya laporan polisi terkait potongan video ceramah JK mengenai ‘mati syahid’ di UGM. JK merasa rangkaian masalah ini, termasuk tuduhan ijazah, muncul setelah dirinya melaporkan Rismon ke polisi terkait pencemaran nama baik.
JK enggan berspekulasi lebih jauh mengenai apakah dirinya sedang dipolitisasi, namun ia meminta agar para pihak berhenti menyebarkan narasi palsu yang tidak berdasar pada fakta sejarah.
