Horizon Media Id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menuntut klarifikasi segera dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait insiden penembakan maut di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa tragis yang terjadi di tengah konflik bersenjata tersebut dilaporkan telah merenggut nyawa lima warga sipil, termasuk anak-anak dan balita. Pigai menegaskan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh dikorbankan dalam situasi konflik apa pun.
Dukacita Mendalam dan Desakan Klarifikasi
Melalui keterangan tertulisnya pada Kamis (16/4/2026), Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan serta belasungkawa mendalam bagi para korban. Ia menyoroti keterbatasan informasi resmi dan mendesak institusi TNI untuk memberikan penjelasan transparan mengenai kronologi kejadian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di pihak non-kombatan.
“Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa masyarakat sipil, saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi. Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPN-OPM,” ujar Pigai dengan nada tegas.
Dorongan Investigasi Independen Komnas HAM
Guna mengungkap fakta secara objektif, Pigai mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera turun ke lapangan. Menurutnya, investigasi independen sangat krusial untuk memberikan kejelasan kepada publik dan memastikan akuntabilitas di wilayah yang terdampak konflik.
Ia menilai, jika benar Distrik Kemburu sebelumnya telah ditetapkan sebagai zona aman, maka pelaksanaan operasi militer di kawasan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.
Seruan Penghentian Operasi Militer di Jalur Pengungsian
Lebih lanjut, Pigai meminta pemerintah dan panglima militer untuk menghentikan sementara seluruh operasi di wilayah yang berpotensi berdampak langsung pada warga, khususnya di area pengungsian.
“Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil. Perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan di tanah Papua yang terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Penegasan terhadap penghormatan hak asasi manusia dan pemisahan tegas antara area tempur dan pemukiman sipil kembali menjadi desakan utama untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan.
